Bitung, Sulut, BNP2TKI, Sabtu (13/4) - BNP2TKI terus membenahi penempatan dan perlindungan TKI pelaut agar dapat bekerja dengan jelas serta terjamin hak-haknya.
Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan BNP2TKI Aminullah menyatakan BNP2TKI terus menyiapakan peraturan khusus TKI pelaut dan perikanan.
"Belakangan permasalahan yang sering masuk ke BNP2TKI adalah TKI pelaut dan perikanan sehingga sekarang kita konsen menangani penempatan dan perlindungan TKI pelaut dan perikanan. Mudah-mudah ke depan tidak lagi menjadi tanda tanya besar,"katanya saat Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut, di Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (12/4).
Permasalahan yang menimpa TKI pelaut dan perikanan telah membuat prihatin sehingga BNP2TKI membuat aturan supaya bisa mengontrol dan mengaturnya. Dengan dokumen yang dilengkapi TKI pelaut dan perikanan bisa meningkatkan perlindungan diri. Selain itu, perusahaan yang menempatkan TKI Pelaut dan perikanan harus mulai dikontrol supaya tidak ada kasus TKI yang tidak mempunyai dokumen dan tidak terbayar hak-haknya. "Dokumen perusahaan dan dokumen kepelautan harus benar-benar dilengkapi," tuturnya.
Amin menambahkan mudah-mudahan dengan banyaknya sekolah pelaut ke depan TKI pelaut yang ditempatkan akan lebih bagus terampil dalam bekerja. Karir yang bersekolah di sekolah pelaut dahulu belum jelas sehingga mulai 2012 dirumuskan jenjang kepelautan. Padahal sejak zaman dahulu negara kita dikenal sebagai negara maritim terbesar.
Ia mengatakan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) merupakan oganisasi pelaut yang sudah diakui secara internasional. KPI merupakan mitra pemerintah, karenanya jika TKI pelaut mengalami masalah segera laporkan ke KPI atau ke BNP2TKI.
"Yang bekerja di kapal ikan gajinya sangat minim, berbeda dengan kapal kargo dan lainnya. Seperti ada kasus 17 TKI perikanan terkatung-katung di Uruguay dan hanya digaji 120 dolar AS. Begitu diusut ada kelemahan pada proses penempatan dan pelaut tidak mendatangani perjanjian kerja laut internasional," tuturnya.
Banyak kasus menimpa pelaut kita yang bekerja di kapal berbendara asing. Atas dasar itu, BNP2TKI mengatur TKI pelaut dan perikanan Ke depan denga
n sistem dan kurikulum yang telah diperbarui, pelaut kita dapat bersaing dengan pekerja di luar negeri.
BNP2TKI bersama KPI terus menyosialisasikan perusahan yang memiliki 3 dokomen kolektif labour Agreement yang disahkan oleh sahbandar, minimal untuk pelaut yang belum berpengalaman harus digaji minimal 300 dolar.
"Jika gaji di bawah 300 dolar jangan dilayani. Paling tidak negara yang sudah memberlakukan standar minumun itu merupakan negara yang kita pakai. Banyak maning agent yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan TKI pelaut dan perikanan dengan memberikan upah yang rendah," katanya. (hpp/b)
http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8188-bnp2tki-benahi-tki-pelaut.html
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE.
No comments:
Post a Comment