Moto Birokrasi di indonesia :
1. Kalau bisa di persulit kenapa pula di permudah.
2. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah.
Jika memang hanya pendataan, knp sebagian teman teman pelaut dipersulit dan ada pihak yg memanfaatkan ini, dan jika ada keluhan pelayanan.. Mohon infonya dimana kami melaporkan.... Dan jika memang tujuannya bagus... Knp tdk pembuatan KTKLN di bandara sj.. Org org yg berangkat kan sdh ready dgn travel document.....prosesnya yg lbh banyak merugikan makanya byk tdk setuju.... Lagi pula kalau punya KTKLN.... Bs apa pemerintah kalau gaji Pelaut gk di bayar..?
Sent from my Sony Xperia™ smartphone
humarihidayat@yahoo.co.id wrote:
KTKLN itu sebenarnya intinya pendataan: selain nama TKI atau pelaut, juga ada data agensi, employer, hasil medical dan klinik labnya, no paspor, alamat rumah, usia, asuransi dsb-dsb.
Khayalannya nanti semua terhubung online hingga seluruh KBRI/KJRI, Imigrasi. Jadi kalau ada masalah gampang cari siapa yang tanggung jawab. Bahkan kalau semua sudah terhubung, agen nakal bisa diban dari sistem itu. Jadi pemerintah kita bisa menolak untuk mengeluarkan KTKLN untuk pekerja pada agen yang nakal. Dan itu sudah terlaksana. Agen yang menarik uang di atas ketentuan juga bisa dikontrol.
Saya sudah menyaksikan bagaimana agen-agen (yang nakal maupun tidak) kalang kabut mengurus permasalahan yang menimpa TKI yang mereka berangkatkan.
Payahnya agen-agen khusus pelaut hanya sedikit yang terkait dengan sistem online ini.
Tahukan Anda, bila pendataan TKI rapi, kejadian di Jeddah, dimana belasan ribu TKI antri hanya karena data yang tak lengkap sehingga pelayanan menjadi super lamban, bisa dihindari.
Mengenai imigrasi yang memeriksa juga KTKLN, itu wajar. Karena soal satu ini ada dalam UU yang kekuatan hukumnya cuma dibawah UUD 45. Dan itu sebenarnya kewajiban kita semua melaksanakan UU. Bukan cuma imigrasi. Ya namanya UU itu berlaku buat semua tak boleh dilaksanakan secara diskriminatif. Mau TKW, TKI manager, pelaut, siapa saja yang terlibat dalam penempatan (pemerintah maupun swasta), terikat dengan UU itu.
Dan dengan diberlakukannya KTKLN, trafiking terhadap saudari2 kita yang jadi TKW jauh berkurang. Mafia trafiking sekarang pindah ke bandara-bandara lain yang imigrasinya tak ketat.
Masalahnya WNI kita yang bekerja di luar negeri dengan gaji dan posisi yang lebih bagus, enggan patuh pada UU. Dan itu memang karakter bangsa kita. Lihat saja di jalan raya, ada peluang sedikit sambar. Tak peduli orang lain.
Bahkan si Oneng yang dari PDIP, kritik habis-habisan. Padahal UU 39 2004 itu keluaran pemerintahan Megawati. Bukan SBY.
---In pelaut@yahoogroups.com, <pelaut@yahoogroups.com> wrote:
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
-------- Pesan asli --------
Dari: amrizalanwar@...
Tanggal: 07/10/2013 15:22 (GMT+07:00)
Ke: pelaut@yahoogroups.com
Subjek: [pelaut] "Penjelasan Imigrasi Soekarno Hatta"(Suara Pembaca, 4 October 2013)
Pencegahan ke luar negeri yang mengakibatkan pembatalan keberangkatan berlaku untuk semua penumpang, termasuk TKI, hanya dilakukan petugas imigrasi bagi orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia, sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pelaksanaan tentang kewajiban bagi TKI yang harus memiliki atau tak harus memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) sepenuhnya wewenang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI beserta jajarannya dan BNP2TKI. Karena KTKLN adalah amanat undang-undang, wajar apabila petugas imigrasi di lapangan berkoordinasi dengan aparat BNP2TKI, yang ada di bandara, dengan menyarankan kepada penumpang TKI yang akan berangkat menanyakan tentang KTKLN, apakah wajib dimiliki atau tidak bagi TKI itu.
Selanjutnya adalah wewenang petugas BNP2TKI yang ada di lapangan yang tahu apakah KTKLN diperlukan atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Dari uraian diatas, jelas Bahwa KTKLN itu wajib bagi pekerja indo ke luar negri.
Memang wewenang petugas imigrasi tdk ada, tapi mereka memegang amanat/perintah untuk mencegah bagi org yg tdk memiliki KTKLN tdk boleh kerja diluar negri...jelas2 itu.
Pada prinsipnya KTKLN masih diberlakukan, walau persyaratan pembuatannya sangat2 Rancu dg adanya syarat hrus urus dulu di KPI..jadi apa hubungannya dg KPI..artinya KPI disini tdk mau repot2 mendata para pelaut di BNP2TKI yg bekerja diluar negri..
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
------------------------------------
1. Moderator tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dan/atau identitas asli pengirim berita.
2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
pelaut-digest@yahoogroups.com
pelaut-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
pelaut-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (11) |
2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE.
No comments:
Post a Comment